Fakta Terungkap, Musi Rawas - Dinas Kesehatan Musi Rawas dilapor Team Investigasi KANTI Ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, mengingat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023 di selenggara di kota Palembang yang berkomitmen upaya pencegahan korupsi, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel.
Terpantau awak media Hidayat Cik Tamim salah satu aktivis penggiat anti korupsi di bumi Silampari tergabung di Organisasi KANTI - Komunitas Masyarakat Silampari sedang menyampaikan surat laporan di kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, terkait dugaan adanya kejanggalan atau adanya aroma korupsi pada kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2022, (2023/05/22,11.42)
Saya resmi menyampaikan surat laporan terkait kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2022, yang mana kami menilai besaran beban pengeluaran kegiatan tersebut hingga mengalami peningkatan 100 persen pada tahun 2021 Rp. 360.000.950 dan tahun 2022 Rp. 792.953.000 selain dari itu berdasarkan informasi di sampaikan narasumber penyebab terjadinya peningkatan beban pengeluaran kegiatan tersebut diduga adanya pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati Musi Rawas, tentunya atas terjadinya pengeluaran yang di nilai tak wajar dan adanya kejanggalan mosi tidak percaya kami mendorong untuk menyampaikan laporan ini, mengingat pos anggaran kebutuhan Bupati Musi Rawas untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sudah di siapkan di bagian Umum Skretariat Daerah Musi Rawas dan digunakan untuk apa anggaran yang sudah dianggarkan milyaran rupiah tersebut, "ungkap Hidayat".
Lanjutnya, Harapan : agar Pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dapat melakukan langkah-langkah hukum panggil dan periksa Oknum tim pelaksana kegiatan PA, PPK, PPTK, Bendahara Penerima/Pengeluaran Dinkes mura dan kami tunggu informasi kelanjutannya, "tutup Hidayat". (Sopian)